Dua hari terakhir ini ramai pembahasan tentang posisi kualitas pendidikan Indonesia menduduki posisi tiga terbawah dari 40 negara yang dibandingkan. Sedih ya? Nah, kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan para pendukung petisi reposisi Ujian Nasional utk minta Kemendikbud segera mengikuti permintaan semua pihak termasuk Mahkamah Agung! Kita butuh pemetaan, kembalikan Ujian Nasional ke fungsi awal yaitu pemetaan, kita butuh tahu aspek mana saja yang perlu diperbaiki. UN lebih fokus sebagai tes kelulusan dan ini tidak sesuai dgn filosofi pendidikan dan merusak karakter bangsa. Ayo ikut tandatangan petisinya (link ada di bagian bawah tulisan ini)! Percayalah ini bukan cuma petisi2an, tapi ini adalah awal dari perjuangan untuk bantu tingkatkan kualitas pendidikan Indonesia karena sudah melibatkan koordinasi dengan banyak pihak, hanya tinggal tundukkan tambengnya Kemdikbud ini lhoooo yang susahnya setengah mati.
Masih perlu alasan tandatangan petisi?? Pada peluncuran petisi tgl 25 Nopember 2012 kemarin, berikut komentar yang saya catat dari para guru besar dan praktisi pendidikan serta anggota DPR-RI yg hadir bicara tentang UN dan ikut menandatangani petisi:
- Intinya saya tidak mau UN menjadi alat hukum untuk siswa (Prof.Tilaar – UNJ)
- Anak hanya menghafal dan tidak memahami, saya mengajar di Perguruan Tinggi yang perlu pemahaman. Sekarang UN diturunkan anak SD juga harus. Gimana kita bisa ajar di perguruan tinggi anak-anak yang tidak biasa berpikir? Belum lagi biayanya, kalau 1 anak 100 ribu rupiah saja, berapa? (Prof.Mayling Oey Gardiner – FE UI)
- UN adalah batu besar penghambat budaya bernalar. Sangat tidak logis menggunakan UN sbg ujian kelulusan untuk anak2 di Papua yg jalan 2 hari, 1 guru ajar di seluruh sekolah utk 12 kelas dan seluruh pelajaran lalu dibandingkan dengan anak di Menteng diantar dr Pondok Indah pakai mobil bagus dan guru S2 khusus matematika dan BI. Yang diuji kadaluarsa. UN mengajarkan kecakapan yg sudah ketinggalan jaman yaitu low order thinking/LOT (contoh menghafal) padahal di luar kecakapan yang diminta sudah meliputi analisis lebih kompleks (high order thinking). Anak seperti diminta untuk memanjat pohon yg salah demi memetik buah busuk. Learning for the test is bad, but learning for the bad test is the worst. Mhsw sy sdg lakukan penelitian pembuktian matematika, dr 12 mahasiswa tidak ada 1 orang pun yang menemukan guru yang masih ajarkan pembuktian. Kata guru kalau tidak ada di ujian kenapa kita harus ajarkan pembuktian? (Prof.Iwan Pranoto – Matematika ITB)
- pengalaman saya 15 tahun keliling sekolah seluruh Indonesia sama. Apapun kurikulumnya tidak masalah, recana ajar kurikulum bisa dibeli, ada yang jual 4 juta dll. Sebagian besar guru di Indonesia cara ajarnya hampir sama seluruhnya. Tidak penting karena kemudian mereka tinggal drilling untuk UN. Alasannya “kalau saya ajar holistik nanti UN tidak lulus”. Yg diajarkan cuma buku paket lalu didrilling dgn kisi2 UN di kelas 6,9,12. (Aulia Wijiasih – KPAI)
- Dari aturan harusnya pemetaan, tp betul sampai skrg tidak jelas hasil dan tidak jelas mana sekolah yg perlu dibantu, mana sekolah yg sudah capai hasil bagus, sampai skrg tidak jelas. Langkah dan intervensi stlhnya juga tidak jelas. Target di Amrik dulu 2014 sdh tercapai kemampuan tertentu, lalu ada kejelasan intervensi, hasil, dll. Itu yg sudah jelas msh diprotes krn antara lain anggaran tidaak jelas. Tapi di Indonesia sdh prog tdk jelas ttp dijalankan. Dari puluhan tahun lalu target tdk jelas. Kesenjangan ini dipertahankan. Harusnya bisa pakai sampling saja, tidak perlu sampai semua harus diuji. Performance anak Indonesia dlm reading dan science sangat memprihatinkan, stagnan di bawah. Ada yg salah, barangkali ini salah satunya karena dipaksakannya UN sampai sekarang (DR. Elin Indria – Education Forum)
- Kreativitas dan karakteristik anak terbunuh. Apa yang dihadapi bangsa ini? Sejarah buktikan anak yg karakternya buruk hancur. UN merusak itu pdhal pddkn mau bangun itu. Kasus Gadel 2 tahun lalu (keluarga Ny. Siami diusir karena buka kecurangan UN) lalu Ibu Winda yg buka kontrak kesepakatan antara anak-sekolah yg tulis “tidak akan bilang ortu” dalam salah satu pasalnya. Malah ajari kedurhakaan pada ortu. Jadi kalau UN sbg pemetaan saya setuju tapi kalau posisinya seperti sekarang saya pikir berhentikan saja (Sulistyanto Soejoso – Dewan Pendidikan Jawa Timur)
- (Karena UN) Anak diajarkan bermufakat untuk sesuatu yg jahat bersama2 dan itu dibilang sebagai sesuatu untuk kebaikan bersama. Surabaya ditangani langsung oleh pemprof, kalau di kami malah terjadi konspirasi pemerintah. Ketika anak sy bicara terjadi kebobrokan (SD) tidak ada satupun yg mau dengar dan lindungi ataupun sampaikan ‘kamu benar Nak’. Anak dibully guru dan anak-anak lain, Satu thn stlh kejadian dijadikan contoh buruk “jangan jd spt dia yg sok pahlawan” Tolong kembalikan perlindungan anak dan kembalikan fungsi guru. (Winda Lubis – orangtua A yang membuka kontrak dengan sekolah untuk mencurangi UN)
- Jangan bingung kalau korupsi tetap jalan karena dilatih, terorganisir dari guru, orangtua, jg kepala sekolah. Interest bukan pada anak tapi soal naik pangkat, lalu pengaruh juga ke rating,dll. Ada sekolah yang mendiskriminasi anak berdasar uang dan ada yang mendiskriminasi berdasar UN (Monika Irayati – Komite Sekolah)
- Ini kita bukan bicara kecurangan, tapi bicara tentang apa yang terjadi di belakang sistem sehingga mendorong terjadinya kecurangan itu? Ujian Nasional. (Kreshna Aditya – Bincang Edukasi)
- Pemerintah menyodorkan 20 variasi soal untuk UN dan tidak tahu ada penelitiannya atau tidak, yang jelas mereka memainkan ketegangan siswa agar betul-betul siswa belajar. Ini teori dr mana karena saya belajar teori motivasi di mana2 tidak ada soal ketegangan. Saya sudah kehabisan kata-kata di dewan, karena itu ketika ditawarkan petisi sy 200% setuju. Setuju saya tidak anti UN tapi kita hanya ingin pemetaan saja. Pemerintah mau pemetaan juga, kelulusan juga. Tapi kemudian kita tidak dapat dua-duanya. Coba lihat kecurangan, DPR juga saksikan dalam pertemuan rapat para kepsek. Betul dgn perubahan kurikulum, apapun itu tetap saja dgn UN ttp saja berpikir untuk tes, apa itu pembentukan karakter dengan UN itu nonsense, pembentukan karakter, kejujuran itu tidak ada lagi, termasuk dari guru (Rohmani – Anggota Komisi X DPR RI)
- Kita berhadapan dengan UN sebagai tembok besar yang halangi manusia indonesia berpikir logis, tidak hafalan. Budaya nalar itu tidak hanya SPOK (subyek-predikat-obyek-keterangan) tapi juga harusnya bisa bertanya dan ajukan pertanyaan yg kritis. Dari mana logika mengukur semua potensi untuk lihat anak terdidik atau tidak hanya dari bbrp pelajaran saja?? Walau varian sampai 20, tujuan cuma cegah kecurangan, bukan mengarahkan pada kejujuran. Petisi ini untuk reposisi, pemetaan saja dari segi subyek, tidak bisa diseragamkan. Dukung ini semua karena something wrong dgn pemimpin, mau ujian masa dijaga polisi bahkan densus? (Prof. Mudjisutrisno/Romo Mudji – STF Driyakara)
- Dari pengadilan sampai MA proses diabaikan, awal ada Komnas HAM jg diabaikan, KPAI, DPR jg diabaikan. Dari kebijakan kalau ada pengabaian-pengabaian maka Mendikbud dan pemerintah tidak patuh hukum. Ini bentuk perlawanan terhadap pembangunan karakter itu sendiri. Ini lalu dilanjutkan dgn meneruskan kebijakan UN tanpa lihat kritik dan masukan. Kita harus kembalikan lagi fungsi guru seperti orangtua di sekolah (Suparman – Guru yang mengawal proses pengadilan UN sampai MA)
- Saya bosan karena sudah bolak balik dimintai/ditanyai, mau evaluasi (pemetaan) juga tidak ada bahannya. Ini kan jelas pembodohan? Saya sudah dua kali ke wantimpres dan sy bosan dengan parlemen lebih bosan lagi dgn birokrat, makanya saya senang dgn people power seperti ini. Jusuf Kalla setuju UN dan setelah saya tanya jawabannya pragmatis “Pokoknya dgn UN semangat meningkat” susah bicara level akademi tapi pragmatis. Kalau mau bangsa jadi cerdas, dgn UN ini pembodohan! Di Papua 99% kelulusan, masuk 5 besar, ini BOHONG! Pemetaan bukan cuma pemetaan tapi pemetaannya diteruskan, mana peningkatan kualitas guru? Kalau UN diteruskan bukan pencerdasan tapi pembodohan yang terjadi (Romo Baskoro – Direktur Kanisius)
Setelah baca berbagai komentar ini, alasan apa lagi yang mau disampaikan Kemdikbud dan para pendukung Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan??? Apalagi alasan Anda untuk tidak tandatangan petisi Reposisi Ujian Nasional? Ayo ikut tandatangani petisinya, sudah lebih dari 1.100 orang tandatangan yang artinya sudah lebih dari 1.100 e-mail diterima Kemdikbud dan BSNP dan kita perlu terus ingatkan, semakin banyak tandatangan semakin baik. Petisi ini akan terus dibuka sampai akhir tahun dan setelahnya akan diantarkan secara resmi ke Kemendikbud dan DPR-RI serta disebarluaskan ke berbagai instansi pendidikan di seluruh Indonesia.
Ayo tandatangan “Petisi Reposisi Ujian Nasional” di: http://bit.ly/petisiUN
dan ayo ajak lebih banyak orang untuk tandatangan!
Salam
Karina Adistiana (Anyi)
Gerakan Peduli Musik Anak
https://www.facebook.com/notes/karina-adistiana/petisi-reposisi-ujian-nasional-demi-pendidikan-indonesia-yang-lebih-baik-ayo-tan/10151423797670817
Tidak ada komentar:
Posting Komentar